Fajarnews.com, INDRAMAYU- Puluhan mahasiswa di Indramayu yang tergabung dalam Aliansi Mahasiwa Indramayu (AMI) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indramayu, Kamis (22/1). Mereka menuntut agar DPRD mempertegas fungsi kontrolnya dan mencabut perda yang tidak pro-rakyat.

Aksi tersebut digelar sekitar pukul 11.00 WIB dari Universitas Wiralodra (Unwir) menuju gedung DPRD Kabupaten Indramayu. Massa aksi melakukan long march dan membentangkan sejumlah spanduk yang bertulisan “pertegas fungsi kontrol DPRD.”

Dalam aksinya, puluhan mahasiswa yang dari sejumlah universitas itu mendesak DPRD Kabupaten Indramayu yang dinilai masih minim kinerja.
"Banyak masalah di Kabupaten Indramayu, tapi berakhir hanya mengendap di permukaan dan tidak pernah terselesaikan," ujar Kendiri, salah satu koordinator lapangan.

Hal itu, menurut Kendiri, merupakan bukti kongkret masih lemahnya fungsi kontrol DPRD terhadap berbagai kebijakan eksekutif. Pada kenyataanya, DPRD dinilai hanya menjadikan masalah rakyat itu sebagai bahan koleksi dan evaluasi di akhir masa jabatanya.

Sumber ; Mas agus
             

ASWAJA HADRATUSYSYAIKH MUHAMMAD HASYIM ASY’ARY

Seorang kiyai muda Ufis Syahrizal
guru Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran mengatakan dalam sebuah status :
Di Indonesia, Ahlussunnah Wal-Jama'ah merupakan ajaran Islam yang pertama kali menyebar dan diikuti oleh seluruh umat Islam Nusantara selama ratusan tahun. Aliran-aliran sempalan seperti Wahhabi, Syiah, Kebatinan dan lain-lain baru muncul di Indonesia sekitar tahun 1330 H/1912 M. Dalam hal ini Hadhratusysyaikh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri jam’iyah Nahdlatul Ulama, radhiyallahu ‘anhu mengatakan:
فَصْلٌ فِيْ بَيَانِ تَمَسُّكِ اَهْلِ جَاوَى بِمَذْهَبِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَبَيَانِ ابْتِدَاءِ ظُهُوْرِ الْبِدَعِ وَانْتِشَارِهَا فِيْ اَرْضِ جَاوَى، وَبَيَانِ الْمُبْتَدِعِيْنَ الْمَوْجُوْدِيْنَ فِي هَذَا الزَّمَانِ. قَدْ كَانَ مُسْلِمُو اْلأَقْطَارِ الْجَاوِيَةِ فِي اْلاَزْمَانِ السَّالِفَةِ الْخَالِيَةِ مُتَّفِقِي اْلآرَاءِ وَالْمَذْهَبِ وَمُتَّخِذِي الْمَأْخَذِ وَالْمَشْرَبِ، فَكُلُّهُمْ فِي الْفِقْهِ عَلَى الْمَذْهَبِ النَّفِيْسِ مَذْهَبِ اْلإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ اِدْرِيْسَ، وَفِيْ أُصُوْلِ الدِّيْنِ عَلَى مَذْهَبِ اْلإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ اْلأَشْعَرِيِّ، وَفِي التَّصَوُّفِ عَلَى مَذْهَبِ اْلإِمَامِ الْغَزَالِيِّ وَاْلاِمَامِ اَبِي الْحَسَنِ الشَّاذِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، ثُمَّ اِنَّهُ حَدَثَ فِي عَامِ اَلْفٍ وَثَلاَثِمِائَةٍ وَثَلاَثِيْنَ أَحْزَاٌب مُتَنَوِّعَةٌ وَآرَاءُ مُتَدَافِعَةٌ وَرِجَالٌ مُتَجَاذِبَةٌ.. (الشيخ هاشم أشعري، رسالة أهل السنة والجماعة، ص/9).

Bagian ini menjelaskan konsistensi penduduk Nusantara (Indonesia) dengan madzhab Ahlussunnah Wal-Jama'ah, penjelasan tentang awal munculnya bid'ah, penyebarannya di Nusantara dan penjelasan macam-macam ahli bid'ah yang ada di masa sekarang (zaman Kiai Hasyim Asy'ari). Kaum Muslimin di seluruh Nusantara pada zaman dahulu, sepakat dalam hal pendapat dan madzhab, satu dalam aliran dan kecondongan. Mereka seluruhnya dalam hal fiqih mengikuti madzhab yang indah, yaitu madzhab al-Imam Muhammad bin Idris (al-Syafi'i), dalam pokok-pokok agama (akidah) mengikuti madzhab al-Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari dan dalam hal tashawuf mengikuti madzhab al-Imam al-Ghazali dan al-Imam Abu al-Hasan al-Syadzili, semoga Allah meridai mereka semua. Kemudian pada tahun 1330 H/1912 M, muncul golongan yang bermacam-macam, pendapat-pendapat yang bertentangan dan dan tokoh-tokoh yang saling tarik menarik.

Sumber : https://www.facebook.com/bapake.chilma?fref=ts

Pesan Kiai Hasyim Kepada PMII

Jakarta- Disela-sela Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama, Ketua Umum PBNU 2 Periode KH Hasyim Muzadi menyempatkan diri berdiskusi dengan segenap pengurus PB PMII. Dalam kesempatan tersebut, Kiai Hasyim menyampaikan harapannya kepada PB PMII.

Kiai Hasyim berharap PMII dapat menjadi wadah kaderisasi ahlussunah wal jama’ah. PMII juga harus terus menjaga nilai dan tradisi aswaja. “PMII harus menjadi wadah kaderisasi Islam aswaja. PMII harus menjaga dan melestarikan nilai dan tradisi aswaja. PMII juga harus meperbaiki citra kurang baik yang selama ini diterima sebagian masyarakat,” kata Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikam.

Pesan yang disampaikan Kiai Hasyim merupakan apa yang dicita-citakan ketika PMII didirikan. Organisasi yang didirikan di Surabaya 1960, merupakan wadah kaderisasi kemahasiswaan yang tetap melestarikan tradisi aswaja. Pengurus yang hadir di Munas dan Konbes NU dan berdiskusi dengan Kiai Hasyim diantaranya Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua dan Sekretaris KOPRI dan tidak kurang dari 10 pengurus harian lainnya.

Menanggapi Kiai Hasyim, PB PMII menyambut baik atas masukan dan pesan yang disampaikan. Hal tersebut disampaikan melalui Ketua Bidang Kaderisasi Nasional Munadar Nugraha.

Indonesia tengah menghadapi tantangan liberasi pemikiran & sikap kader yg seolah “bangga” menjauh dari nilai2 keislaman. Disisi lain, kita dihadapkan pada bahaya laten, merebaknya gerakan fundamentalism agama yang akan mengancam Persatuan NKRI.

“Ini PR besar bagi bidang kaderisasi untuk lebih ekstra mengawal kaderisasi PMII yang berorientasi pada keislaman dan keindonesiaan,” tegas Nandar.

Nandar melanjutkan, untuk mewujudkan harapan, bidang kaderisasi telah menyiapkan berbagai strategi dan rencana strategis kaderisasi secara nasional.

“Tentunya, kerja-kerja kaderisasi berusaha untuk menghasilkan kader yang bertaqwa, berbudi luhur, berilmu, cakap & bertanggungjawab mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia,” lanjut Nandar.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan organisas ini didirikan. Juga sesuai dengan visi besar PB PMII Masa Khidmat 2014-2016. “Ini sesuai dengan visi besar PB PMII, yaitu Revitalisasi PMII sebagai Basis Kaderisasi Islam Ahlussunnah waljamaah,” pungkasnya.

Sumber : pmii.or.id

Mahbub Djunaidi, Sang Pendekar Pena

Meskipun bukan kelahiran Solo, namun di Kota Bengawan inilah awal bakatnya di dunia tulis menulis mulai tampak. Ia memulai karier menulisnya ketika Ia duduk di bangku Sekolah, sebagai Redaktur majalah Sekolah Dasar di Solo.

Mahbub Junaidi, Sosok kelahiran Jakarta 27 juli 1933 ini memang begitu gemar menulis, bahkan ia pernah berstatemen, “Saya akan menulis dan terus menulis hingga saya tak mampu lagi menulis.”

Ia adalah anak pertama dari 13 Saudara kandungnya. Ayahandanya  H. Djunaidi  adalah tokoh NU dan pernah jadi anggota DPR hasil Pemilu 1955. Keluarganya harus mengungsi ke Solo karena kondisi yang belum aman pada saat awal kemerdekaan. Di Solo, ia menempuh pendidikan di Madrasah Mambaul Ulum. Di tempat itu Mahbub diperkenalkan tulisan-tulisan Mark Twain, Karl May, Sutan Takdir Alisjahbana, dan lain-lain. “Masa-masa itulah yang sangat mempengaruhi perkembangan hidup saya,” cerita Mahbub.

Saat Belanda menduduki Solo tahun 1948, Mahbub Junaidi dan keluarganya kembali ke Jakarta.  Di Jakarta ia kemudian melanjutkan pendidikannya, masuk ke SMA Budi Utomo. Di sekolah barunya bakat menulis yang dimilikinya semakin terasah. Ia sering menulis sajak, cerpen, dan esei. Tulisan-tulisannya banyak dimuat majalah Siasat, Mimbar Indonesia, Kisah, Roman dan Star Weekly. Bakatnya ini terus berlanjut hingga ia menjadi mahasiswa, organisatoris, kolumnis, sastrawan, jurnalis, agawaman, poltisi dan sebagainya. Ya, selain sebagai seorang penulis, sosok yang satu ini juga dikenal sebagai tokoh yang multitalenta.

Dalam hal tulis-menulis Mahbub temasuk sangat piawai pada masanya, misalnya beliau yang menerjemahkan buku 100 tokoh yang berpengaruh di dunia karangan Michael H. Hart. Pun, dalam menulis kolom, Mahbub sangat terkenal dengan bahasa satire dan bahasanya yang humoris. Bahkan, Bung Karno samapai terkesan dengan tulisan beliau, karena Mahbub mengatakan Pancasila lebih agung dari Declaration of Independence, sehingga Bung Karno sempat mengundang Mahbub ke Istana Bogor, dari situlah Mahbub Junaidi menjadi sangat dekat dengan Bung Karno, dan Mahbub sangat kagum dengan “sang penyambung lidah rakyat tersebut.”

Ajaran Bung Karno, memang cukup mempengaruhi nasionalisme Mahbub. Pada sebuah pertemuan wartawan di Vietnam, Mahbub menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi kendati ia cukup fasih berbahasa Inggris atau Prancis. Inilah sikap nasionalismenya. “Bahasa Prancis bukan bahasa elu, dan bahasa Inggris juga bukan bukan bahasa gua.

Salah satu ciri dari tulisan Mahbub adalah kepandaiannya dalam memasukkan unsur humor. Humor adalah cara dari Mahbub untuk mengajak seseorang masuk kedalam suatu masalah, karena salah satu kebiasaan dari orang Indonesia adalah suka tertawa, maka untuk mengkritik dengan cara yang enak adalah lewat humor. Sebagaimana yang pernah dikatakan Gus Dur, “dengan humor kita dapat sejenak melupakan kesulitan hidup.”

Sebagai kolumnis, tulisan Ketua Umum PB PMII Tiga Periode Ini kerap dimuat harian Kompas, Sinar Harapan, Pikiran Rakyat, Pelita, dan TEMPO. Kritik sosial yang tajam tanpa kehilangan humor adalah ciri khas tulisan Sang Pendekar Pena ini. Akibat tulisannya yang tajam, Ia pernah ditahan selama satu tahun di tahun 1978. Jeruji besi dan gelapnya penjara tak menghambat nalar menulisnya di dalam penjara ia menerjemahkan Road to Ramadhan, karya Heikal, dan menulis sebuah novel Maka Lakulah Sebuah Hotel. Jaya pada tahun 1975.

Ketua Umum PMII Tiga Periode

Dalam kariernya sebagai aktivis mahasiswa, Mahbub Junaidi bersama sahabat-sahabatnya membentuk Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada 17 April 1960, dan pada saat itu juga Mahbub Junaidi terilih sebagai ketua umum. Jabatannya sebagai Ketua Umum PP.PMII diembannya selama tiga periode, yaitu periode 1960–1961, hasil Musyawarah Mahasiswa Nahdliyin pada saat PMII pertama kali didirikan di Surabaya Jawa Timur. Periode 1961-1963, Hasil Kongres I PMII di Tawangmangu Jawa Barat. Dan Periode 1963-1967, hasil Kongres PMII II di Kaliurang Yogjakarta.

Pada masa kepemimpinan sahabat Mahbub Junaidi inilah PMII secara politis menjadi sangat populer di dunia kemahasiswaan dan kepemudaan, sampai pada periode pertama sahabat Zamroni. Pernah ketika itu, sebagai ketua umum PMII dirinya menunjukkan tajinya, saat HMI hendak dibubarkan oleh Bung Karno, dikarenakan tokoh-tokoh Masyumi terlibat dalam pemberontakan PRRI PERMESTA di Sumatera Barat, Mahbub yang menjabat sebagai ketua PMII langsung berangkat ke Istana Bogor untuk berdialog langsung dengan Bung Karno, dan pemintaan Mahbub sangat tegas, yaitu “HMI jangan dibubarkan.” Dan akhirnya tuntutannya itu terkabul.

Saat menjadi aktivis mahasiswa, Mahbub juga ahli dalam membuat lagu, mars PMII dan mars Gerakan Pemuda Ansor juga ciptaan dari Mahbub Junaidi. Dari kariernya sebagai ketua umum PB PMII, membuat kaiernya melesat ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Sebagai jurnalis, penulis dan sastrawan, Mahbub telah meraih prestasi yang sangat baik. Tulisannya sebagai Pemred Duta Masyarakat telah menunjukkan benang merah dari gagasan dan pikirannya mengenai berbagai masalah yang dihadapi bangsa kita. Perjalanan panjang dalm organisasi di lingkungan NU dapat menjadi bukti dari pengabdiannya kepada masyarakat.

Kiprahnya sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dapat dari petunjuk dari pengabdiannya dalam mengembangkan kehidupan pers nasional. Tulisannya sebagai sastrawan telah menununjukkan keragaman kemampuan yang dimilikinya dengan meraih penghargaan sastra tingkat nasional. Kolom “Asal Usul” yang dimuat secara tetap di tiap hari minggu harian Kompas selama jangka waktu yang cukup lama menunjukkan kemampuan Mahbub dalam menulis dan daya pikat tulisannya terhadap masyarakat. Gaya tulisannya sekarang banyak ditiru oleh penulis Indonesia.

Mahbub Djunaidi adalah tokoh nasional yang bersahaja, seorang jenius yang berkarakter mengamati perkembangan hidup melalui tulisan-tulisannya, penggerak organisasi dan seniman politik yang dimiliki oleh NU dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sementara Mahbub Djunaidi meninggal dunia pada tahun 1995 di usia 62 tahun, usia yang masih cukup untuk beraktivitas dan berjuang. (Ajie Najmuddin/disarikan dari berbagai sumber)
(dilansir nu.or.id Kamis, 18/4/2013)

JOMBANG – Sebanyak 297 warga yang mengalami gangguan kekeruhan pada lensa mata atau katarak mengikuti operasi di Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Jombang. Operasi gratis yang digelar RSNU, Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (SLPT) dan INTI, serta A New Vision Singapura ini akan berlangsung hingga 25 Januari mendatang.

“Total yang mendaftar ada sebanyak 1000 orang, namun setelah dilakukan screening yang layak untuk dioperasi sebanyak 297 orang, karena mereka harus menjalani tes dulu sebelum dioperasi,” ujar Minan Rahman Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian RSNU Jombang, Jumat (22/1) kemarin.
Para pasien, katanya, tidak hanya berasal dari kabupaten Jombang, tetapi juga dari luar daerah seperti Bojonegoro, Kediri, dan Surabaya. Kegiatan bakti sosial operasi katarak seperti ini sudah dilakukan RSNU sebanyak 3 kali. “Untuk operasi Katarak kali ini kita melibatkan 4 dokter spesialis mata, tenaga medis dari A New Vision,” tandas Minan.
Minan mengakui antusiasme masyarakat untuk mengikuti operasi katarak sangat besar. Dengan jumlah pasien yang cukup banyak, operasi kemungkinan akan dilakukan hingga tanggal 25 mendatang. Untuk melakukan operasi, pasien mesti menjalani tes penglihatan, tensi darah, dan mendapat tetes sebelum masuk ruang dioperasi.
“Operasinya sendiri membutuhkan waktu sekitar 15 menit lah untuk setiap pasien. Jadi kemungkinan satu hari sekitar 100 orang pasien,” tuturnya.
Hadir pada kegiatan operasi katarak kemarin Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Wabup Hj Jombang Mundjidah Wahab, Komandan Korem 082 Mojokerto,  Kolonel CZI Suparjo, Komandan Kodim 0814 M Haidir, Kapolres AKBP Ahamd Yosep Gunawan, Ketua DPRD Joko Triono.
“Kegiatan seperti ini sangat membantu pemerintah Kabupaten Jombang dalam mewujudkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Terima kasih karena dengan operasi katarak gratis ini masyarakat saya kembali bisa menikmati penglihatannya,” tutur Bupati saat membuka kegiatan. (Muslim Abdurrahman/Mahbib)

Sumber: nu.or.id

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyampaikan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia agar proses hukum kasus yang menjerat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan sesuai dengan aturan hukum. Tanggapan yang sama juga disampaikan terkait adanya pihak yang melaporkan Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, ke Badan Reserse Kriminal Polri.
"Presiden memerintahkan kepada Polri agar proses hukumnya berjalan dengan aturan hukum yang ada, tidak ada manuver lain selain patokan aturan hukum," kata Andi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sabtu (24/1/2015).
Mengenai kasus hukum yang menjerat pimpinan KPK, Andi mengatakan bahwa Presiden akan menyiapkan langkah yang menjamin agar KPK tetap bisa menjalankan fungsinya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.



Adnan dilaporkan ke Bareskrim Polri siang tadi atas tuduhan melakukan perampasan saham dan aset sebuah perusahaan pemotongan kayu di Kalimantan Timur pada 2005. Laporan ini disampaikan kuasa saham PT Daisy Timber, Mukhlis Ramdhan, dengan didampingi tim kuasa hukumnya.
Mukhlis sebagai pemiliki saham di PT Teluk Sulaiman menuding bahwa Adnan dan rekannya, Muhammad Indra Warga Dalem, memalsukan akta notaris perusahaan. Sejumlah direksi dicopot dan digantikan oleh orang dekat keduanya. Begitu juga sejumlah aset, seperti mobil dan bangunan, diambil alih secara paksa oleh Indra dan Adnan. Mukhlis mengklaim perusahaannya merugi ratusan miliar rupiah atas perampasan itu.
Pada 2008, Mukhlis sempat melaporkan Indra dan Adnan ke Polres Berau, Kalimantan Timur. Namun, penyidik Polres Berau hanya melakukan pemanggilan pertama terhadap Mukhlis. Selebihnya, kasus tersebut dipendam dan tidak pernah terungkap. Mukhlis juga sempat melaporkan kembali Indra dan Adnan pada 2009. Namun, hingga kini kasus itu tidak pernah ditindaklanjuti.
"Saya rasa sekarang adalah momen yang tepat. Kami ke sini ingin mencari keadilan," ujar dia, Sabtu.
Terkait pelaporan ini, Deputi Pencegahan KPK Johan Budi menyampaikan bahwa KPK menghormati pihak yang melaporkan Adnan ke Bareskrim. Menurut Johan, pelaporan tersebut merupakan hak siapa pun sebagai seorang warga negara. Hanya, Johan berharap, laporan tersebut dibuat bukan dengan maksud menyerang KPK.
"Ya, tentu laporan itu jangan berupa tujuan tertentu yang tidak terkait dengan perkara itu, ada maksud-maksud tertentu. Bahwa ada yang melaporkan orang, itu haknya dia," kata Johan saat dihubungi, Sabtu.
Johan juga menilai, tidak bisa dimungkiri jika publik memiliki persepsi bahwa laporan terhadap Adnan Pandu ini merupakan bagian dari skenario penyerangan terhadap KPK. Terlebih lagi, laporan ini disampaikan kepada kepolisian tak lama setelah Bareskrim Polri menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) sebagai tersangka.

Sumber ; Komps.com

Opini

MBANGUN NDESO

oleh : R Ahmad, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester 5
Sering mendengar slogan “bali mbangun ndeso” yang di gembor-gemborkan untuk mengajak kembali membangun desa asal. Selogan tersebut menunjukan bahwa pembangunan yang tidak merata sehingga terjadinya kesenjangan antara kota dengan desa yang disebabkan berbagai faktor yang diantaranya sumber daya manusia yang kurang dan dana yang digelontorkan pemerintah pusat belum sepenuhnya maksimal. Sumber daya manusia desa berkurang di karenakan mindseat masyarakat desa yang memahami bahwa untuk menjadi sukses harus merantau ke kota dan meninggalkan desa sehingga sumber daya manusia yang selanjutnya penulis singkat menjadi SDM terus berkurang khusunya SDM yang produktif. Kehilangan SDM yang produktif merupakan masalah yang cukup serius karena

Perencaan pembangunan merupakan konsep yang sangat multidimensial, yang mengacu kepada serangkaian karakteristik dan segenap aspek kehidupan, baik dalam politik, ekonomi maupun sosial budaya. Seiring dengan reformasi dan arus desantralisasi sejak Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tetang pemerintahan daerah yang kemudian dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014, pradigma pembangunan nasional telah mengalami perubahan yang significan, dari pembangunan yang bertumpu pada pemerintah pusat atau Negara menjadi pembagunan yang bertumpu pada masyarkat, dan juga setelah di tetapkannya Undang-Undang desa oleh DPR RI periode 2009-2014 yang merupakan prestasi terbesar DPR periode tersebut dalam keberpihakannya terhadap masyarakat kecil atau dalam hal ini masyarkat desa
Dalam RPJMN 2004-2009 dijelaskan bahwa pembangunan infrastruktur sangat penting yakni sebagai : (1) tulang punggung produksi dan pola distribusi barang dan penumpang, (2) perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia, (3) pemicu pembangunan suatu kawasan, (4) pembuka keterisolasian suatu wilayah, dan (5) prasyarat kesuksesan pembangunan di berbagai sektor.
Dalam usaha pembangunan infrastruktur perdesaan, pemerintah menghadapi kendala tidak saja dalam masalah pembiayaan tapi juga penolakan dari masyarakat akibat ketidaksesuaian antara infrastruktur yang dibangun dan yang menjadi kebutuhan mereka, maka pelibatan masyarakat merupakan sebuah cara yang efektif. Dengan partisipasi masyarakat tidak hanya akan menjawab kedua permasalahan tersebut, tapi masih banyak lagi keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak. Kendatipun demikian, mengikutsertakan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam program-progam pembangunan tidak semudah apa yang dibayangkan.
Perencanaan dapat dilihat dari 2 hal, yaitu proses, fungsi manajemen, dan pengambilan keputusan.
Inti dari perencanaan adalah mengantisipasi masa depan suatu indiviu atau organisasi berdasarkan tujuan yang ditetapkan di masa depan. Hal ini dapaitempuh dengan melaksanakan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia dan diterima. Sehingga aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dedngan memenfaatkan sumber daya yang ada. Tapi dalam prakteknya sering sekali menemui kesulitan dalam menentukan alat atau cara dalam mencapai tujuan dan juga sumber daya yang kompeten dalam pelaksanan suatu perencanaan.
Dalam hal pembangunan desa peran masyarakat sangatlah diperlukan karena masyarakat desa di Indonesia masih menggunakan sistem gotong royong dalam segala kegiatan, baik perencanaan maupun pelaksanaan. Dalam pelaksanaan perencaanaan publik partisipasi masyarakat atau musrenbang merupakan hal yang sangat membantu berjalannya suatu perencaan seperti penentuan usulan rencana strategic, penentuan draft skala orioritas, dan platform anggaran, penentuan usulan rencana program kerja, penyelesaian draft dokumen perencanaan, pembahasan draft dokumen perencanaan, penetapan dokumen perencanaan, dan masyarakat juga ikut terlibat dan memantau secara langsung perencanaan yang dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan tujuan bersama dan juga dapat menjaga akuntabilitas para pelaksana perencanaan. Apalagi setelah disahkannya UU Desa, peran mayarakat desa harus lebih ditingkatkan, karena dana yang diberikan pemerintah pusat kepada setiap desa kurang lebih 700 juta sampai 1,4, agar tingkat penyelewengan baik dalam tingkatan perencanaan maupun pelaksaan tidak terjadi.

Sumber :https://kabarekuilibrium.wordpress.com/category/opini/

Pejabat hak asasi manusia PBB, Zeid Ra’ad Al Hussein, mendesak pemerintah Myanmar mengecam keras biksu Ashin Wirathu, setelah pemuka Buddha ini menyebut seorang utusan PBB “pelacur” dan “wanita jalang”.

Al Hussain mengatakan komentar Wirathu tergolong “ucapan yang bisa memicu kebencian”.

Ia juga menilai bahwa komentar tersebut “melecehkan dan tidak menghargai martabat wanita”.

“Saya mendesak para pemimpin politik dan agama di Myanmar untuk mengecam semua ucapan yang bisa memicu kebencian,” kata Al Hussain dalam satu pernyataan tertulis.

Biksu Wirathu mengeluarkan komentar ini dalam satu unjuk rasa pekan lalu, untuk menentang lawatan utusan PBB, Yanghee Lee, yang antara lain mengangkat nasib minoritas Muslim di Myanmar.

Yanghee Lee mengatakan nasib warga minoritas Muslim sangat mengenaskan.
Yanghee Lee mengatakan bahwa warga Muslim Rohingya hidup dalam kondisi yang sangat mengenaskan.

Wirathu sendiri dalam wawancara dengan BBC menolak tuduhan bahwa dirinya memicu kebencian.

“Saya tidak menyesal … kata-kata yang saya pakai sangat lunak. Ketika itu saya berbicara tentang isu nasional, bukan berceramah tentang agama,” kata Wirathu.

Wirathu mendekam di penjara selama hampir sepuluh tahun setelah dinyatakan bersalah memicu kebencian terhadap orang-orang Islam.

Ia dikenal sebagai pemimpin gerakan 969 yang mengatakan Myanmar adalah negara Buddha dan mestinya ada pembatasan atau boikot terhadap warga Muslim.

Sumber: BBC Indonesia
              www.pmii.or.id

PB PMII Desak Polri Ungkap Kasus Penembakan Aktivis

JAKARTA - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mengecam penembakan aktivis yang terjadi di Bangkalan. Seperti diketahui, Selasa (20/1) lalu, aktivis Mathur Husyairi ditembak orang tidak dikenal di depan rumahnya yang terletak di bilangan reuku Umar, Bangkalan.

"Kami mengutuk cara-cara ancman, pembungkaman, serta intimidasi terhadap Mathur yang selama ini giat melaporkan kasus-kasus korupsi di Madura kepada KPK, " kata Firmana Tri Andika, Ketua Biro OKP PB PMII.

Selain itu, PMII juga mendesak kepolisian segera menangkap pelaku penembakan. Serta menangkap aktor intelektual dibalik penembakan aktivis anti korupsi yang juga merupakan Majelis Pembina Cabang PMII Bangkalan.

"Selain menangkap, pihak kepolisian juga haru berani mengungkap aktor intelektual dibalik penembakan Mathur," lanjut andika

Pihak kepolisian juga di harapkan untuk meningkatkan keamanan, agar kasus kekerasan seperti penembakan tidak terulang kembali.

Saya hanya mengetik ulang agar semua keluarga pmii tahu khususnya di yogyakarta
Sumber : pmii.or.id
Silahkan download linknya di app pmii di smart phone anda